Belum Terima Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Corona? Lapor Ke Nomer Ini

Belum Terima Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Corona? – Dalam situasi pandemi virus corona saat ini, Pemerintah tidak pernah berhenti memberikan bantuan.

Bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan, dan bingung harus melapor kemana, jangan khawatir.

Ternyata ada cara pelaporan bantuan sosial (bansos) atau bantuan tunai langsung (BLT) yang dinilai bermasalah.

BLT 600 ribu serta bansos dari Pemerintah kini tengah menjadi sorotan masyarakat di seluruh Indonesia.

Belum Terima Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Corona?

Meski Pemerintah sudah menyatakan dana sudah dicairkan dan disalurkan, masih ada sebagian warga yang mengaku belum mendapat bantuan.

Ada 7 bantuan yang telah dikeluarkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona dan keluarga miskin selain PKH.

Belum Terima Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Corona

Ini 7 cara mendaftar bantuan pemerintah:

  1. KKS Rp 500 ribu klik https://www.bendebesah.com/cara-buat-kks-kartu-keluarga-sejahtera/
  2. Bantuan BLT UMKM klik https://www.bendebesah.com/panduan-lengkap-daftar-banpres-bpum/
  3. BLT Dana Desa Klik https://www.bendebesah.com/blt-dana-desa-diperpanjang-hingga-desember-2020/
  4. BLT Subsidi Upah/Gaji (BSU) Klik https://www.bendebesah.com/cara-mendapatkan-bantuan-subsidi-upah-pekerja/
  5. Kuota Gratis Klik https://www.bendebesah.com/kuota-data-gratis-kemendikbud-2020/
  6. Subsidi Listrik klik https://www.bendebesah.com/cek-online-penerima-bantuan-pemerintah-sms-dari-bank-bri/
  7. Bantuan JPS Klik https://www.bendebesah.com/syarat-daftar-bantuan-jps-kemnaker/

Ini juga cukup membingungkan karena masyarakat tidak tahu kemana harus melapor.

Lalu, bagaimana cara melaporkan bantuan sosial dan BLT yang bermasalah?

Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan layanan pengaduan tentang penyaluran bantuan sosial (bansos).

Masalah yang dilayani pengaduan adalah penyesatan, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

Mengutip dari akun Instagram resmi Kementerian Sosial @kemensosri disebutkan bahwa masyarakat dapat melaporkan masalah tersebut melalui nomor

WhatsApp 0811 10222 10.

Selain itu, Anda juga dapat mengirimkan email ke alamat bansoscovid19@kemsos.go.id.

Kementerian Sosial menjelaskan nomor layanan WhatsApp tidak bisa menerima panggilan.

Jadi komplain hanya bisa dilaporkan lewat pesan.

Selain itu, layanan ini tidak diperuntukkan bagi pendaftaran penerima bansos dari Kementerian Sosial atau BLT.

Masyarakat dapat mengirimkan pesan dalam format nama lengkap (spasi), nomor KTP (spasi) alamat lengkap (spasi) pengaduan.

Untuk diketahui, pemerintah tengah memberikan bantuan kepada warga yang terkena pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp. 600 ribu per bulan untuk tiga bulan ke depan dan paket sembako.

Kementerian Sosial sendiri menyalurkan BLT senilai Rp. 600 ribu per bulan per kepala keluarga (KK) untuk masyarakat di luar Jabodetabek.

Rencananya Rp. 600 ribu akan diberikan selama tiga bulan.

Kementerian Sosial menyalurkan bantuan kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar dalam Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) dan pemerintah daerah di luar Jabodetabek.

“Yang menerima adalah semua keluarga yang ada dalam data terintegrasi kami, yang belum mendapat bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), atau nanti Kartu Pra Kerja,” ujar Mensos Juliari Batubara belum lama ini. . .

Kementerian Sosial mencatat, setidaknya ada 9 juta orang yang masuk kategori penerima BLT. Namun, dia mengatakan pemerintah masih menyisir data tersebut.

“Selain semua BLT ini, saya sudah lihat angkanya 9 juta, tapi sepertinya belum sampai,” ujarnya.

Selain BLT, Kementerian Sosial juga memberikan paket sembako senilai Rp. 600 ribu per bulan yang diberikan ‘gratis’ kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabek.

Paket sembako akan diberikan per rumah tangga selama tiga bulan.

Tercatat setidaknya 2,5 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta dan 1,6 juta atau 576 ribu keluarga di Bodetabek akan mendapatkan paket sembako ini.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana senilai Rp 110 triliun untuk insentif perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah pandemi corona.

Dari dana tersebut, sekitar Rp 25 triliun untuk program paket sembako bagi masyarakat.

Sisanya, untuk program kartu sembako mencapai Rp. 20 triliun, Rp. 20 triliun untuk Kartu Pra Kerja, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu, pemerintah menghapus 24 juta tagihan listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi.

Pemerintah juga memberikan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga 175 ribu unit rumah.

Share :

Tinggalkan komentar