Mendikbud: Mulai 2021 Guru Honorer Bisa Jadi PNS Secara Massal Melalui Jalur Ini

Guru Honorer Bisa Jadi PNS – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan seluruh guru honorer berkesempatan mengikuti tes online pada 2021 agar bisa menjadi pegawai negeri sipil negara (ASN) melalui skema Perjanjian Kontrak Pegawai Negeri (PPPK).

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi PNS melalui skema PPPK. Pengangkatan akan dilakukan tahun depan.

“Pada 2021, kita menunggu proses seleksi massal, dimana guru honorer dapat menunjukkan kelayakannya melalui tes online,” kata Nadiem dalam acara “Launching Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS” melalui sistem online di Jakarta. , Selasa (17/11/2020).

Mulai 2021 Guru Honorer Bisa Jadi PNS Melalui Jalur PPPK

Jika guru honorer lulus menjadi ASN PPPK, kata Nadiem, tingkat kesejahteraannya akan meningkat. Pasalnya, gaji yang didapat akan ditopang oleh anggaran pemerintah pusat.

“Jadi untuk tahun 2021, semua guru honorer bisa menjadi guru PNS PPPK,” ujarnya.

Guru Honorer Bisa Jadi PNS

Dia menegaskan, langkah pengangkatan tersebut merupakan bukti nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang belum berstatus PNS.

Kesejahteraan Guru Honorer

“Kami merangkul guru honorer, ini bukti bahwa kami hadir dan berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer,” jelasnya.

Sehari lalu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda melalui laman Twitter resminya menyatakan bahwa pemerintah akan memilih guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK pada 2021.

Ia mengatakan, guru honorer harus mempersiapkan diri untuk lolos tahap seleksi. Mulai dari seleksi administrasi, seleksi keahlian lapangan, hingga proses wawancara.

Oleh karena itu, dia berharap Dinas Pendidikan dan kepala sekolah di daerahnya masing-masing dapat segera memajukan kebutuhan guru di daerahnya masing-masing.

Pengangkatan Guru Honorer

Mari kita usahakan agar tidak memberatkan agar semua bisa diangkat, jelasnya. Ia menjelaskan, pemerintah sendiri berkomitmen memberikan dana bagi seluruh guru yang lolos ujian seleksi.

Nanti, dana akan disediakan dari APBN 2021, melalui transfer umum gaji guru PPPK.

“Besaran tunjangan guru PPPK dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah daerah (pemda) baru mengusulkan sekitar 200.000 guru PPPK. Pemerintah daerah didorong untuk segera menilai kebutuhan guru secara komprehensif bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Share :

Tinggalkan komentar