Kontrak Guru Status PPPK Dikhawatirkan Dipolitisasi, Benarkah?

Kontrak Guru Status PPPK Dikhawatirkan – Pemerintah akan fokus merekrut guru berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. Namun, banyak pihak di dunia pendidikan yang keberatan dengan status yang akan disandang guru, yakni sebagai pegawai kontrak.

Seperti diketahui, bagi pegawai kontrak, tentunya akan ada masa kerja. Oleh karena itu, sistem kerja seperti itu tidak diinginkan, terutama bagi profesi seperti guru yang harus mendapat perhatian lebih karena mendidik anak bangsa.

Terkait hal itu, Satriwan Salim, Koordinator Nasional Persatuan Pendidikan dan Guru (P2G), khawatir guru PPPK akan mendapat perlakuan buruk dari pengusaha. Seperti pemutusan hubungan kerja dengan penilaian yang tidak objektif.

“Ada kekhawatiran yang lebih besar terhadap politisasi guru PPPK, mengacu pada perjanjian kerja PermenPAN-RB Nomor 70 Tahun 2020, PPPK tidak boleh memperpanjang masa kontrak. Bisa jadi karena alasan tertulis secara obyektif kinerjanya kurang baik, Padahal karena suka dan tidak suka, ”kata Satriwan dalam Diskusi Publik Takdir Guru Indonesia online, Rabu (13/1).

Kontrak Guru Status PPPK

Apalagi menurut Satriwan, memberhentikan guru PPPK sangat mudah jika dibandingkan dengan PNS yang mekanismenya rumit. Padahal, meski tersangkut kasus, PNS tetap akan menerima gaji.

“Jadi guru PPPK rawan dicabut kontraknya, ini berbeda dengan mekanisme pemberhentian PNS, kalau baca PP 11/2017 tentang Pengurusan PNS, merumahkan PNS susah, mekanismenya berjenjang, kalau guru PPPK dihentikan. seperti mangkir. telapak kepala daerah, ”jelasnya.

Kontrak Guru Status PPPK

MenPAN-RB

Ia pun meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka rekrutmen PNS, meski kabarnya akan sejalan dengan seleksi PPPK. , ini tidak pasti.

“Karena 1,3 juta guru yang kita butuhkan pada tahun 2024 itu untuk sekolah negeri. Jangan buru-buru merekrut anak satu juta tahun (PPPK) ini. Harus ada reformasi persepsi rekrutmen PNS dan PPPK, 50-70 persen (rekrutmen). ) guru PPPK 30-50 persen guru PNS. Jangan sampai 100 persen PPPK, ”pungkasnya.

Demikian informasi Kontrak Guru Status PPPK Dikhawatirkan Politisir bersumber dari Jawapos.com, bantu sebarkan dan semoga bermanfaat.

Share :

Tinggalkan komentar