Ini Sanksi Ketat Sesuai Aturan SE Nomor 1 tahun 2021, Masih Ingin Jadi PNS Dan PPPK?

Pemerintah telah memperketat pengawasan terhadap PNS (pegawai negeri sipil) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Menyusul keluarnya SE nomor 1 tahun 2021 tentang penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah, giliran Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menetapkan aturan pendukung.

Regulasi tersebut berupa Sistem Pengawasan Disiplin ASN yang meliputi PNS dan PPPK yang terintegrasi melalui Sistem Disiplin Terpadu (I’DIS).

Sistem yang disiapkan Deputi Bidang ini dapat diakses melalui website BKN. “Sistem I’DIS harus digunakan instansi sebagai bagian dari upaya preventif dan korektif dalam menangani pelanggaran ketentuan pengelolaan ASN, khususnya disiplin pegawai,” kata Plt Karo Humas BKN Paryono di Jakarta, Sabtu (22/1).

Dalam pelaksanaan I’DIS, BKN bekerja sama dengan KemenPAN-RB di bawah pengawasan presiden sebagai Pembina tertinggi Manajemen ASN.

Aturan SE Nomor 1 tahun 2021

Pembentukan sistem pengawasan terintegrasi secara nasional dilakukan sebagai bagian dari kewenangan BKN untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN.

Paryono menjelaskan, pembentukan I’DIS merupakan bentuk teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 53/2010.

SE nomor 1 tahun 2021

Sistem pengawasan disipliner ASN nasional atau I’DIS ini tidak hanya untuk pengawasan individu ASN saja, tetapi juga untuk mengawasi tindakan aparatur sipil negara (PPK) atau pejabat yang bertugas memberikan sanksi, dalam menjalankan proses kedisiplinan dan penetapan status penegakan hukum disipliner.

Selain itu, I’DIS dirancang sebagai upaya early warning system dalam pengawasan disiplin pegawai secara nasional dan memudahkan instansi PPK dalam menetapkan dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai prosedur.

Pemberian Sanksi PNS

Begitu pula dengan meminimalisir faktor subjektif dalam proses pemberian sanksi disiplin bagi pegawai di instansinya.

Tujuan dari I’DIS adalah untuk memberikan standar bagi para manajer kepegawaian dari setiap instansi pemerintah; menjamin objektivitas yang dilakukan oleh PPK atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang pidana dalam menjalankan proses pidana disiplin.

Budaya Tertib PNS

Kemudian membangun budaya tertib administrasi dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria disiplin PNS; dan membentuk kerjasama antara unsur kepegawaian, unsur pengawas, unsur pejabat lainnya yang terkait di masing-masing instansi pemerintah dengan BKN.

“Sistem pengawasan terintegrasi ini merupakan stimulus baru dalam upaya pencegahan, penegakan, dan penanganan penerapan aturan disiplin pegawai,” kata Paryono.

Dengan sistem ini, menurut Paryono akan berdampak pada beberapa hal seperti efisiensi dalam proses pemberian sanksi disiplin, seluruh proses hukuman disiplin akan terekam secara real time terintegrasi dengan database kepegawaian nasional melalui SAPK.

Transparansi proses pemberian sanksi disiplin dengan melibatkan pengawasan dari berbagai elemen yang menangani proses disipliner pegawai termasuk BKN.

Demikian informasi sanksi PNS terkait Aturan SE nomor 1 tahun 2021 bersumber dari jpnn.com.

Share :

Tinggalkan komentar