Fatwa MUI dalam UU Bank Syariah

Keberadaan Fatwa MUI dalam UU Bank Syariah - Penerbitan fatwa oleh MUI dalam masalah transaksi muamalah, yang memiliki otoritas penuh adalah Dewan Syariah Nasional atau yang dikenal sebagai DSN. Prosedur dan langkah-langkah dalam mengeluarkan fatwa dengan metodologi tertentu yang disepakati.

Kehadiran sistem ekonomi berbasis syariah dianggap sebagai respons terhadap keinginan Komunitas Muslim melarikan diri dari sistem ribawi. Perkembangan zaman membuat peningkatan dalam bentuk transaksi berbasis syariah baik di lini bisnis, transaksi perdagangan dan perbankan, yang mungkin belum pernah diketahui sebelumnya dalam referensi fiqh klasik.

Fenomena ini adalah alasan pentingnya suatu institusi pengawasan syariah, yang bertugas menjaga agar semua transaksi ekonomi tetap teratur selaras dengan hukum syariah.

DSN-MUI hadir dan telah memberikan kontribusi positif untuk regulasi sistem hukum ekonomi syariah. Fatwanya adalah bagian penting dari sistem hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dalam kasus Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Efek Syariah dan Undang-Undang Nomor 21 di Indonesia Pada tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebelum hukum kedua dikeluarkan Bank Indonesia telah menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai referensi perbankan
syariah.


Fatwa DSN-MUI telah menjadikan ekonomi Islam sebagai pilar utama ekonomi baru Indonesia. Tujuannya agar bangsa Indonesia dapat berkembang bersama sangat bagus terutama di sektor ekonomi.

Sebagai salah satu institusi utama mempertahankan pembangunan ekonomi syariah, DSN-MUI selalu terus melakukan upaya signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan lembaga keuangan syariah Nasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran DSN-MUI sangat penting dalam Perkembangan ekonomi syariah termasuk dalam perbankan Islam Indonesia khusus, dan pengembangan industri keuangan Islam secara umum. 

DSN-MUI miliki peran yang sangat penting dan memiliki kekuatan hukum yang cukup di dalamnya menjalankan tugasnya. Peran DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa sebagai referensi dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi berbasis syariah.

Sumber :
Baca Juga

Hanya berbagi Informasi Saja, Nggak Aneh-Aneh kok. Yuukk... Ngopi ke Bondowoso, Tapi Jangan Ngajak Si Anida Yaa.