Jokowi Tunda Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA ke Tahun 2020

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah gagal mewujudkan gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) IIA yang dibatalkan pada bulan Maret 2019. Penyetaraan gaji yang direncanakan akan berlaku tahun depan.

"Itu (efektif) akan diputuskan pada Januari 2020. Efektif tahun depan hanya," kata Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo Tjahyo di Kantor PMK Kemenko, Selasa (19/2).

Tjahyo menjelaskan bahwa penyesuaian gaji kepala desa dan peralatan desa lainnya tidak bisa efektif tahun ini karena mereka membutuhkan perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dana itu sendiri, akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk dana desa yang disediakan oleh pemerintah setiap tahun.

"Tidak mungkin untuk mengubah APBN, APBD, atau bahkan rupiah. Disetujui bahwa manajemen telah dipanggil oleh Pak Seskab (Sekretaris Kabinet Pramono Anung) kemarin di istana," katanya dengan tegas.

Dia mengatakan bahwa aturan revisi yang mengatur pemerataan gaji akan selesai bulan ini. Peraturan tersebut mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, pemerintah juga akan merevisi PP No. 47 tahun 2015 tentang Implementasi UU No. 6 tahun 2014

"Intinya janji pemerintah yang direvisi (PP) selesai pada Februari. Sudah dipastikan sudah selesai Februari," jelasnya.


Sebelumnya, pemerintah menargetkan pemerataan gaji kepala desa dan pejabat desa lainnya pada Maret 2019.

Ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro, dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo.

Pemerataan gaji terdiri dari kepala desa, sekretaris daerah, dan 10 perangkat pelaksana multilevel. Kepala desa akan mendapat gaji 100 persen sama dengan gaji dasar pegawai negeri sipil di kelas IIA, sementara sekretaris desa 90 persen dan perangkat pelaksana 80 persen dari gaji pokok.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Amandemen Ketujuh Belas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji saat ini untuk pegawai negeri sipil kelas II A ditetapkan Rp1,92 juta menjadi Rp. 3,21 juta.

Ini belum termasuk kenaikan gaji pegawai negeri sipil yang dijanjikan oleh Jokowi tahun ini sebesar 5 persen. Dengan menghitung penyesuaian gaji untuk pegawai negeri sipil tahun ini sebesar 5 persen, kepala desa dapat mengantongi Rp2,02 juta hingga Rp3,82 juta.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel